60% SKP

Tugas Tambahan Dan Kreatifitas

40% Perilaku

=

TPP

Atas Dasar apa Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ?

Saya Ingin Tahu Saya Sudah Paham

Lalu Apa Yang Tujuannya ?

Apa Yang Dinilai?

Siapa Yang Melakukan?

Cari Tahu Sekarang

SKP Berdasarkan

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja.

Lalu Untuk Apa Penilaian Ini ?


Berdasarkan
Pasal 12 ayat 2 UU 43 Tahun 1999:

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.


Penilaian prestasi kerja PNS

Diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati.


Penilaian prestasi kerja PNS

Dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.


Terdiri atas :

1. Unsur sasaran kerja pegawai (SKP)

2. Unsur perilaku kerja


Dilaksanakan Oleh

Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/ akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur:

a. SKP bobotnya 60 %

b. Perilaku kerja bobotnya 40 %


Unsur Perilaku Kerja

Yang mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan dan berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai.

Terlihat Membingungkan....

Bagaimana Cara Menyusunnya?

Apa Pedoman Saya Dalam Menyusun Kegiatan?

Ini Jawabannya Saya Tidak Mau Membuat Ini

Dalam menyusun SKP harus memperhatikan :

  • Jelas
  • Dapat diukur
  • Relevan
  • Dapat dicapai
  • Memiliki target waktui
  • SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai.
    Dan berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang,
    tanggung jawab.

    Serta uraian tugas yg telah ditetapkan dalam

    Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

    Saya Tidak Mau Menyusun SKP, Apa Yang Terjadi ?

    Dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai disiplin PNS.

    UNSUR-UNSUR SKP

    1. Target


    Kuantitas (Target Output)

    Kualitas (Target Kualitas)


    2.Kegiatan Tugas Jabatan

    Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki..


    3.Angka Kredit

    Apakah Anda Sudah Tahu Ada Aplikasi Untuk SKP?

    Tidak Tahu. Saya Sudah Paham, Saya Ingin Langsung Login

    Sistem - Sasaran Kinerja Pegawai

    Apa Yang Keunggulan Menggunakan Sistem Ini ?

    Eksplorasi Cari Siapa Saja Yang Menggunakan Aplikasi Ini Pelajari Alur Yang Ada

    Pengguna Aplikasi


    Pegawai

    Pegawai Yang Dinilai Adalah Pegawai Yang Membuat Target Dan Realisasi SKP Serta Perilaku.

    Atasan Langsung

    Atasan langsung adalah pejabat struktural paling rendah eselon IV atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menjadi atasan langsung yang mempunyai hak untuk menyepakati target kinerja dan melakukan penilaian atas pencapaian target kinerja yang menjadi bawahannya.

    Atasan Banding

    Jika Atasan Menolak Pengajuan, Maka Pegawai Yang Melakukan Banding Akan Diperiksa Oleh Atasan Banding. Pejabat Yang Memeriksa Banding Bisa Menyetujui Banding, Menyutujui Hasil Yang Diajukan Atasan Ataupun Mengkoreksi Sendiri Pengajuan.

    Admin BKD

    Admin BKD Bertugas Untuk Memverifikasi Hasil Kegiatan Yang Disetujui Oleh Atasan Langsung Atau Atasan Banding. Admin BKD Pun Berhak Menolak, Dan Atasan Langsung Harus Mengkoreksi Ulang Kegiatan Yang Ditolak

    Jadwal Periode Desember

    Terakhir Update: 27 November 2014

    27 dan 28 November 2014 1 dan 2 Desember 2014 3 dan 4 Desember 2014 5 dan 8 Desember 2014
    DINAS PENDIDIKANDINAS PERIKANAN DAN KELAUTANDINAS PETERNAKANSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
    DINAS PENDAPATANDINAS KEHUTANANRUMAH SAKIT PARUDINAS KESEHATAN
    DINAS PERKEBUNANRUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSANDINAS SOSIAL
    DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDABADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADUDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
    DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAHDINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
    INSPEKTORATSEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANANDINAS BINA MARGA
    BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSEKRETARIAT BADAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN JABODETABEKJURDINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
    SATUAN POLISI PAMONG PRAJASEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRIDINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
    BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHSEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUMDINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
    BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAHSEKRETARIAT DAERAHBADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
    BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAHPELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
    BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAHDINAS PERHUBUNGAN
    BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAHDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
    BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
    BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I
    BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II
    BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH III
    BADAN KOORDINASI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV
    BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
    BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
    KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH
    DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
    DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
    RUMAH SAKIT JIWA